nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) masih menunggu sikap resmi Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pencabutan memori bandingnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemerintah tak ingin mendahului proses hukum yang berlaku. 

"Kita tunggu dulu, masih mau memakai upaya hukumnya (banding) atau tidak, secara resmi," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Selasa (23/5). 

Masalahnya, dengan mencabut memori banding ini, secara otomatis vonis majelis hakim yang menjerat kepala daerah ini dengan hukuman 2 tahun penjara, jadi putusan akhir. Plt Gubernur DKI Jakarta yang dijabat Djarot Syaiful Hidayat juga bisa ditetapkan secara definitif. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Begini Pose Ahok Saat Bebas
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Ahok Dikabarkan Akan Menikah Februari Mendatang

Namun, pemerintah tetap enggan ambil putusan sepihak. Tjahjo tetap ingin ada sikap resmi dari Ahok, karena dikhawatirkan nantinya malah melampaui proses hukum yang berlaku. Meski demikian, Mendagri tak menampik pemberitaan media terkait hal ini. 

“Yang bersangkutan atau pengacaranya belum bersuara. Daripada (ambil sikap) katanya, dan kata berita,” ujar Tjahjo. 

Seperti diketahui, tim Kuasa Hukum Ahok mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun tak lama berselang upaya hukum itu dicabut oleh pihak Veronica Tan, istri Ahok. 

Tindakan ini ditempuh setelah keluarga dan kuasa hukum melakukan diskusi terkait banding. Dijelaskan Ketua Tim Kuasa Hukum Ahok, I Wayan Sudirta, keputusan itu didukung pihak-pihak terkait. 

"Ini pikiran Pak Basuki, didukung keluarga, didukung penasehat hukum, kita berharap betapapun masyarakat pendukung merasa terkejut, merasa sedih, ya mari dengan jiwa besar kita hadapi ini," kata Wayan. (p/ab)